Banjarnegara Siapkan Reward untuk Desa Paling Giat Ajak Warga Bayar Pajak

Pajak Bukan Beban, Tapi Jalan Menuju Kemandirian Desa

Membayar pajak bukan cuma soal kewajiban negara, tapi juga soal gotong royong membangun desa dan daerah. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kini hadir dengan pendekatan baru yang lebih memotivasi.

Dalam rangka menyukseskan program Gerakan Masyarakat Bayar Pajak Daerah (Gempar) dan penyelesaian piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pemerintah Banjarnegara siap memberi “reward” atau penghargaan spesial kepada desa paling aktif ngajak warganya bayar pajak.

Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, menegaskan bahwa hadiah ini akan diberikan saat momen spesial, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan RI. Tapi tentu saja, semua itu akan melalui proses penilaian yang ketat. Jadi bukan sekadar asal semangat, tapi juga realisasi nyata!

Sosialisasi Sampai ke RT, Pemkab Ajak Semua Bergerak

Pemerintah tak bisa jalan sendiri. Dibutuhkan peran aktif seluruh elemen desa; dari kepala desa, perangkat, RW hingga RT, untuk turut serta menyuarakan pentingnya bayar pajak.

Wabup Wakhid bahkan menyebut akan langsung memantau pelaksanaan program ini pada tanggal 2–4 Juni 2025. Ia ingin memastikan bahwa informasi sampai ke masyarakat akar rumput dan bukan hanya berhenti di kantor desa.

Bukan cuma sosialisasi, tetapi juga akan ada upaya intensif untuk menagih piutang pajak daerah, terutama dari sektor kendaraan. Harapannya, ini akan memberi efek langsung terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperbesar Dana Bagi Hasil yang kembali ke desa.

Angka Target PAD Miliaran, Tapi Optimisme Tetap Jalan Terus

Angka target PAD Banjarnegara untuk 2025 memang fantastis, tapi optimisme tetap jadi bahan bakar utama.

Menurut Kepala BPPKAD Banjarnegara, Aditya Agus Satria, target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak tahun 2025 mencapai Rp157,7 miliar. Dan sampai pertengahan Mei 2025, yang sudah masuk baru Rp41 miliar, sekitar 26% dari target.

Meski baru seperempat jalan, Adit menyatakan tetap optimis bisa capai 100 persen hingga akhir tahun. Dukungan dari desa sangat dibutuhkan, karena banyak pajak yang bersifat lokal dan dekat dengan masyarakat, seperti PBB dan PKB.

Opsen Pajak Jadi Tambahan Amunisi Keuangan Daerah

Berita baik lainnya datang dari pengalihan opsen (opsi tambahan) pajak kendaraan dari provinsi ke kabupaten, yang dimulai tahun ini.

Opsen PKB dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kini langsung masuk ke kas daerah. Ini artinya, uang pajak warga akan lebih banyak kembali ke daerah, dan tidak lagi terpotong di tingkat provinsi.

Langkah ini jadi game changer dalam penguatan fiskal daerah. Pemerintah bisa lebih mandiri dalam menyusun program pembangunan, tanpa menambah beban baru bagi warga. Dengan kata lain, daerah makin kuat tanpa harus menunggu bantuan pusat.

APBD Banjarnegara 2025: Ke Mana Saja Duitnya Pergi?

APBD Banjarnegara tahun ini mencapai angka besar: Rp2,3 triliun. Tapi ke mana saja larinya anggaran ini?

Mayoritas, yakni sekitar Rp1,7 triliun, digunakan untuk belanja operasional. Ini termasuk belanja pegawai, jasa, hibah, hingga bansos. Selain itu, ada juga belanja modal Rp222 miliar, belanja tak terduga Rp5 miliar, dan transfer ke desa dan TMMD sebesar Rp463 miliar.

Dana transfer inilah yang salah satunya berasal dari hasil pajak yang dibayar masyarakat. Jadi kalau warga taat pajak, otomatis desa juga akan dapat ‘jatah lebih’ untuk membangun. Simbiosis mutualisme, kan?

Pajak Desa, Untuk Desa Juga!

Sering kali warga merasa pajak itu “jauh” dari kehidupan mereka. Tapi kenyataannya, pajak justru sangat dekat, karena kembali ke lingkungan kita sendiri.

Wabup dan Kepala BPPKAD berharap, desa-desa melalui perangkat desa, BUMDes, hingga BUMDesma, bisa aktif menyampaikan bahwa pajak itu bukan sekadar kewajiban, tapi investasi untuk masa depan desa.

Mulai dari infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga pendidikan anak-anak di desa, semuanya bisa dibantu lewat dana hasil pajak. Sekarang tinggal bagaimana kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan ini.

Kalau kamu kepala desa, perangkat, atau sekadar warga yang peduli, yuk ikut dorong gerakan bayar pajak tepat waktu. Karena desa kuat, dimulai dari warganya yang sadar pajak!